Prancis Desak Myanmar Lindungi Etnis Rohingya

PARIS - Prancis mendesak Pemerintah Myanmar agar melindungi warga sipil dari seluruh etnis tanpa melakukan diskriminasi. Prancis juga menyinggung masalah rekonsiliasi nasional di negara yang sempat dipimpin junta militer itu.

"Prancis menekankan pentingnya resolusi damai dan konkrit terhadap isu etnis di Myanmar. Hal itu ditujukan untuk membantu tercapainya rekonsiliasi nasional," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Vincent Floreani, seperti dikutip Bangkok Post, Selasa (7/8/2012).

"Saat ini, banyak laporan yang mengkhawatirkan, terkait tindakan aparat keamanan terhadap warga sipil di Myanmar. Kami mendesak Pemerintah Myanmar agar melindungi warga sipil, tanpa melakukan diskriminasi, serta melakukan penyelidikan terhadap penyebab insiden itu," imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri Prancis meminta Myanmar agar memperjelas status warga Rohingya yang tinggal di wilayah Arakan. Hal itu wajib dilakukan karena setiap manusia di dunia ini berhak atas status warga negara.

Selama beberapa dekade, warga Rohingya masih belum mendapatkan status warga negara dari Myanmar. Myanmar memandang Rohingya sebagai warga keturunan Benggala dan tidak tergabung sebagai warga etnis di Myanmar.

Ketiadaan status warga negara itu menyebabkan warga Rohingya disebut sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia ini. Ketika lari ke Bangladesh, tak jarang pula, mereka dipulangkan kembali oleh otoritas penjaga perbatasan.